Game Paling Lama Tamat, Ada yang Lebih dari 100 Jam

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah tidak ragu untuk mengeblok gim daring yang mengandung kekerasan. Agenda mengeblok sejumlah game online yang berbobot kekerasan dikala ini tengah ditelaah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Moerdijat meminta pemerintah tidak terlalu lama mengambil sikap karena situasinya telah mendesak. “Tindakan tegas mengeblok laman dan aplikasi yang sarat kekerasan harus lantas dikerjakan,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, di Jakarta, Selasa (30/4/2024), dikabarkan Antara.

Menurut ia, Indonesia harus belajar dari negara-negara lain yang memiliki regulasi detil tentang pengontrolan waktu bermain bagi buah hati-buah hati, serta pemblokiran laman dan aplikasi yang mengandung kekerasan.

“Kita harus belajar dari negara-negara lain yang mengontrol secara detil tentang pengontrolan waktu bermain bagi buah hati-buah hati, pemblokiran laman dan aplikasi yang dianggap tidak pantas dengan ideologi kebangsaan, serta merugikan generasi muda karena penuh dengan kekerasan, pelecehan seksual dan judi,” katanya.

Pasalnya, kata ia, gim daring hal yang demikian bisa menghambat perkembangan generasi muda dan berpotensi merusak masa depan buah hati-buah hati.

Ia mengatakan, kemajuan teknologi tidak bisa diatur. Tapi pemerintah juga harus memiliki sistem untuk mengontrol akses buah hati-buah hati kepada gim daring yang mengandung kekerasan.

“Untuk itu dibutuhkan kerja sama untuk slot depo 10k menyikapi bermacam-macam dilema yang ada, dimulai dari keluarga dan lingkungan sosial hingga pemerintah dan lembaga pemerhati buah hati,” katanya.

Sebelumnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hati (PPPA) serta Komisi Perlindungan Hati Indonesia (KPAI) menyokong Kemenkominfo untuk mengeblok gim daring Free Fire, karena dikhawatirkan berdampak negatif kepada buah hati.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mempersembahkan pihaknya menentukan rekomendasi hal yang demikian.

“Sekiranya rekomendasi mereka (Kementerian PPPA dan KPAI) memang semacam itu, ya kita blokir,” kata Menkominfo Budi Arie.

Menkominfo menyebut pihaknya akan berusaha menertibkan ruang komputerisasi yang menjadi lingkup tugasnya.